PANDUAN PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

PANDUAN PENYELENGGARAAN
SISTEM KREDIT SEMESTER
UNTUK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH
Badan Standar Nasional Pendidikan
2010
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat, karunia, taufiq, dan hidayahNya, atas selesainya Panduan
Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk SMP/MTs dan SMA/MA.
Penyelenggaraan SKS adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap
peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”. Selanjutnya pada butir (f) dinyatakan:
“Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai
dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas
waktu yang ditetapkan”.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 11
Ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa: ”Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk
lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks)”. Ayat (2)
”Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB,SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada
pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester”; Ayat (3)
”Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB,SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada
pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester”.
Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk menambah
kekayaan pengelolaan pembelajaran yang selama ini hanya menggunakan satu-satunya
cara, yaitu sistem Paket. Melalui penerapan SKS ini dimungkinkan peserta didik dapat
menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya.
Panduan penyelenggaraan SKS ini disusun untuk SMP/MTs dan SMA/MA, namun demikian
panduan ini juga dapat diterapkan pada satuan pendidikan lainnya dengan melakukan
penyesuaian dan memperhatikan karakteristik satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pengembangan Panduan Penyelenggaraan SKS untuk SMP/MTs dan SMA/MA ini melalui
perjalanan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai unsur, yaitu Pusat Kurikulum
Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi, sekolah/madrasah, dan direktorat
di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional. BSNP menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya
kepada semua pihak atas partisipasi, dedikasi, dan kontribusi mereka sehingga
buku panduan ini dapat disusun. Semoga Panduan ini dapat digunakan sebagai acuan
dalam penyelenggaraan SKS di sekolah/madrasah, demi peningkatan kualitas pendidikan
kita.
Jakarta, 13 April 2010
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ii
iii
Daftar Isi
Bab I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Pengguna 2
Bab II KEBIJAKAN, KONSEP, DAN PRINSIP SISTEM KREDIT
SEMESTER
4
A. Kebijakan 4
B. Konsep 5
C. Prinsip 6
Bab III PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER 7
A. Persyaratan Penyelenggaraan 7
B. Komponen Beban Belajar 7
C. Cara Menetapkan Beban Belajar 8
D. Beban Belajar Minimal dan Maksimal 10
E. Komposisi Beban Belajar 10
F. Kriteria Pengambilan Beban Belajar 10
G. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan 11
Bab IV PENUTUP 14
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada hakikatnya, SKS merupakan
perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengamanatkan
bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara
lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat,
dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai
dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari
ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Amanat dari pasal tersebut
selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
Sebagaimana diketahui bahwa Standar Isi merupakan salah satu standar
dari delapan Standar Nasional Pendidikan.
Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1)
Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester. Meskipun SKS sudah disebut
dalam Standar Isi, namun hal itu belum dimuat dan diuraikan secara rinci
karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan
tersebut adalah: “Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban
belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem
Paket dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program
pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program
pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas
sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam
satuan jam pembelajaran.” Beban belajar dengan Sistem Paket hanya
memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan
cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal
tersebut yaitu antara lain bahwa peserta didik yang pandai akan dipaksa
untuk mengikuti peserta didik lainnya yang memiliki kemampuan dan
kecepatan belajar standar. Sistem pembelajaran semacam itu dianggap
kurang memberikan ruang yang demokratis bagi pengembangan potensi
peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat.
Berbeda dengan Sistem Paket, beban belajar dengan SKS memberi
kemungkinan untuk menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel
sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu,
penerapan SKS diharapkan bisa mengakomodasi kemajemukan potensi
peserta didik. Melalui SKS, peserta didik juga dimungkinkan untuk
menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang
2
ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. SKS dalam Standar Isi diartikan
sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya
menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap
semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada
sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam
penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.”
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sesuai dengan kewenangan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan perlu menyusun “Panduan Penyelenggaraan
SKS untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)”. Pentingnya
panduan tersebut juga ditegaskan dalam Standar Isi bahwa: Panduan
tentang sistem kredit semester diuraikan secara khusus dalam dokumen
tersendiri.
B. Tujuan
Panduan Penyelenggaraan SKS yang disusun oleh BSNP bertujuan untuk
menjelaskan hal-hal yang bersifat umum mengenai SKS sebagai berikut:
1. Kebijakan, konsep, dan prinsip penyelenggaraan SKS yang berlaku bagi
setiap satuan pendidikan.
2. Persyaratan penyelenggaraan, komponen beban belajar; cara
menetapkan beban belajar; beban belajar minimal dan maksimal;
komposisi beban belajar; criteria pengambilan beban belajar; penilaian,
penentuan indeks prestasi, dan kelulusan.
Sedangkan hal-hal yang bersifat khusus dan operasional yang tidak diatur
dalam panduan ini dapat dimuat secara lebih rinci dalam panduan teknis
yang disusun oleh setiap unit kerja teknis di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya
panduan yang disusun oleh BSNP diharapkan seluruh pemangku
kepentingan pendidikan akan memiliki kesamaan persepsi dalam
penyelenggaraan SKS.
C. Pengguna
Penjabaran SKS secara operasional yang disesuaikan dengan karakteristik
dan kebutuhan satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing unit kerja
sesuai dengan kewenangannya, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan
Nasional maupun di lingkungan dinas pendidikan provinsi dan
kabupaten/kota.
3
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan Pasal 16 Ayat (5) mengamanatkan perlunya disusun model
kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan menggunakan sistem paket dan
model kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan menggunakan sistem
kredit semester.
Berdasarkan amanat tersebut, dalam rangka penerapan SKS diatur hal-hal
sebagai berikut:
1. Pusat Kurikulum membuat model-model penyelenggaraan SKS bagi
satuan pendidikan.
2. Direktorat teknis persekolahan membuat dan melaksanakan program
pembinaan penerapan SKS sesuai dengan karakteristik masing-masing
satuan pendidikan.
3. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota membuat dan
melaksanakan program koordinasi dan supervisi penerapan SKS di setiap
satuan pendidikan.
4
BAB II
KEBIJAKAN, KONSEP, DAN PRINSIP
SISTEM KREDIT SEMESTER
A. Kebijakan
Penyusunan buku panduan penyelenggaraan sistem SKS berlandaskan
pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 12 Ayat 1 (b) menyatakan bahwa: “Setiap peserta
didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan
pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya”.
Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: “Peserta didik pada setiap
satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan
kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan
batas waktu yang ditetapkan”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:
· Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang
sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
· Ayat (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk
lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat
dinyatakan dalam satuan kredit semester;
· Ayat (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk
lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri
dinyatakan dalam satuan kredit semester; dan
· Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan
yang menerapkan sistem sks ditetapkan dengan Peraturan Menteri
berdasarkan usul dari BSNP.
3. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan lebih mempertegas Pasal 11 Ayat (1), (2)
dan (3) yang pada intinya menyatakan bahwa:
1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan
pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester
karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan
kemampuan peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem ini maka
satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program pengayaan
karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.
2) Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah
memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke
dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi
5
Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Terhadap
sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri,
Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf
internasional.
3) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem
satuan kredit semester (sks) karena kelebihan sistem ini sebagaimana
dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).
4) Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat,
dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat
dapat menerapkan sistem sks. Khusus untuk SMA/MA/SMLB,
SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri
harus menerapkan sistem sks jika menghendaki tetap berada pada
kategori mandiri.
4. Beban belajar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi yaitu sebagai berikut:
1) Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan
menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem
paket atau sistem kredit semester.
2) Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan
SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat
menggunakan sistem kredit semester.
3) Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri
menggunakan sistem kredit semester.
B. Konsep
Acuan untuk merumuskan konsep SKS yaitu sebagaimana yang dimuat
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam
peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Sistem Kredit Semester adalah
sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya
menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti
setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata
pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit
semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran
tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan
mandiri tidak terstruktur. Dalam panduan ini “Sistem Kredit Semester”
disingkat dengan “SKS” dan “satuan kredit semester” disingkat dengan
“sks”.
6
D. Prinsip
Mengacu pada konsep SKS, penyelenggaraan SKS di SMP/MTs dan
SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:
a. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang
diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya.
b. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat
mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang
ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
c. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam
belajar secara mandiri.
d. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan
lebih fleksibel.
e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata
pelajaran sesuai dengan potensinya.
f. Peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis
yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat
dipindahkan ke sekolah yang baru.
g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai
secara teknis dan administratif.
h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi
kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup
pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya.
7
BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER
A. Persyaratan Penyelenggaraan
Satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS berpedoman pada
ketentuan sebagai berikut:
1. SMP/MTs kategori standar dan kategori mandiri dapat melaksanakan
SKS.
2. SMA/MA kategori standar dapat melaksanakan SKS.
3. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional wajib melaksanakan
SKS.
Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan secara
fleksibel dan variatif dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal
dalam pencapaian setiap kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan
dalam Standar Isi.
B. Komponen Beban Belajar
Acuan untuk menetapkan komponen SKS yaitu sebagaimana yang dimuat
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Beban
belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam
satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam
pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam
kegiatan mandiri tidak terstruktur.
Atas dasar itu, komponen-komponen beban belajar dalam SKS sama
dengan Sistem Paket yang pengertiannya sebagai berikut:
1. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses
interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
2. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa
pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh
pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian
penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
3. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang
berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang
dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu
penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
8
C. Cara Menetapkan Beban Belajar
Penetapan beban belajar sks untuk SMP/MTs dan SMA/MA harus mengacu
pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Sistem Paket sebagai
berikut:
1. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada:
a) SMP/MTs berlangsung selama 40 menit;
b) SMA/MA berlangsung selama 45 menit.
2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
bagi peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah
waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur
bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari
jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
Dengan demikian, cara menetapkan beban belajar sks untuk SMP/MTs dan
SMA/MA masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Penetapan Beban Belajar sks untuk SMP/MTs
Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMP/MTs yaitu memadukan
semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk
SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1: Penetapan Beban Belajar sks di SMP/MTs
berdasarkan pada Sistem Paket
Kegiatan Sistem Paket Sistem SKS
Tatap Muka 40 menit 40 menit
Penugasan Terstruktur 40 menit
Kegiatan Mandiri
50% x 40 menit =
20 menit 40 menit
Jumlah 60 menit 120 menit
Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk
menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:
Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMP/MTs dengan mengacu pada
rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban
belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 2 jam pembelajaran
pada Sistem Paket. Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 2 disajikan contoh
konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.
9
Tabel 2: Contoh Konversi Beban Belajar di SMP/MTs
Sistem Paket SKS
2 jam pembelajaran 1 sks
4 jam pembelajaran 2 sks
6 jam pembelajaran 3 sks
8 jam pembelajaran 4 sks
2. Penetapan Beban Belajar sks untuk SMA/MA
Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMA/MA yaitu memadukan
semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk
SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.
Tabel 3: Penetapan Beban Belajar sks di SMA/MA
berdasarkan pada Sistem Paket
Kegiatan Sistem Paket Sistem SKS
Tatap muka 45 menit 45 menit
Penugasan terstruktur 45 menit
Kegiatan mandiri
60% x 45 menit =
27 menit 45 menit
Jumlah 72 menit 135 menit
Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk
menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:
Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMA/MA dengan mengacu pada
rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban
belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 1.88 jam pembelajaran
pada Sistem Paket. Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 4 disajikan contoh
konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.
Tabel 4: Contoh Konversi Beban Belajar di SMA/MA
Sistem Paket SKS
1.88 jam pembelajaran 1 sks
3.76 jam pembelajaran 2 sks
5.64 jam pembelajaran 3 sks
7.52 jam pembelajaran 4 sks
10
D. Beban Belajar Minimal dan Maksimal
Agar proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang menggunakan
SKS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu ditetapkan batas
minimal dan maksimal beban belajar sks sebagai berikut:
1. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu
minimal 102 sks dan maksimal 114 sks selama periode belajar 6
semester.
2. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu
minimal 114 sks dan maksimal 126 sks selama periode belajar 6
semester pada program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan.
E. Komposisi Beban Belajar
Komposisi beban belajar ini hanya berlaku untuk SMA/MA. Pengaturan
komposisi ini disesuaikan dengan kompleksitas program penjurusan di
SMA/MA. Dengan adanya komposisi beban belajar diharapkan agar
penyelenggaraan SKS di SMA/MA dapat dilaksanakan secara variatif dan
fleksibel. Penentuan komposisi beban belajar dilakukan oleh satuan
pendidikan dengan mengacu pada batas minimal atau maksimal yang
ditetapkan dalam sub bagian D. Tabel 5 memberikan contoh pengaturan
komposisi beban belajar sebagai berikut.
Tabel 5: Contoh Komposisi Beban Belajar
Komponen Kurikulum Komposisi Beban
Belajar
1. Mata pelajaran 80%
2. Muatan Lokal 10%
3. Pengembangan Diri 10%
Dengan adanya komposisi ini sangat dimungkinkan bagi peserta didik untuk
memperkirakan pemilihan mata pelajaran yang diikutinya di setiap semester.
F. Kriteria Pengambilan Beban Belajar
Pengambilan beban belajar dalam setiap semester oleh peserta didik
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk
menentukan beban belajar pada setiap semester.
2. Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh
Pembimbing Akademik (Academic Adviser).
11
3. Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi
peserta didik yaitu:
a. semester 1 mengambil mata pelajaran sesuai dengan Standar Isi;
b. semester berikutnya mempertimbangkan Indeks Prestasi (IP) yang
diperoleh pada semester sebelumnya.
4. Peserta didik wajib menyelesaikan semua mata pelajaran yang
tertuang dalam Standar Isi.
5. Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara
tuntas dengan prinsip ”on and off”, yaitu suatu mata pelajaran bisa
diberikan hanya pada semester tertentu dengan mempertimbangkan
ketuntasan kompetensi pada setiap semester.
G. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan
Pengaturan mengenai penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan
adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.
1. Penilaian
Penilaian setiap mata pelajaran menggunakan skala 0 – 10 dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian untuk satuan pendidikan dasar
dan menengah.
2. Penentuan Indeks Prestasi (IP)
a. SMP/MTs
1) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang
sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi.
2) IP dihitung dengan rumus sebagai berikut:
sks Jumlah
N
IP
sks x ∑ =
Keterangan:
IP : Indeks Prestasi
ΣN : Jumlah mata pelajaran
sks : satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran
Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester
3) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil
sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP
semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
a) IP < 5.0 dapat mengambil maksimal 8 sks.
b) IP 5.0 – 5.9 dapat mengambil maksimal 10 sks.
12
c) IP 6.0 – 6.9 dapat mengambil maksimal 16 sks.
d) IP 7.0 – 8.5 dapat mengambil maksimal 24 sks.
e) IP > 8.5 dapat mengambil maksimal 32 sks.
b. SMA/MA
1) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang
sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi.
2) IP dihitung dengan rumus sebagai berikut:
sks Jumlah
N
IP
sks x ∑ =
Keterangan:
IP : Indeks Prestasi
ΣN : Jumlah mata pelajaran
sks : satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran
Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester
3) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil
sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP
semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
a) IP < 5.0 dapat mengambil maksimal 10 sks.
b) IP 5.0 – 5.9 dapat mengambil maksimal 14 sks.
c) IP 6.0 – 6.9 dapat mengambil maksimal 20 sks.
d) IP 7.0 – 8.5 dapat mengambil maksimal 28 sks.
e) IP > 8.5 dapat mengambil maksimal 36 sks.
4) Penjurusan dapat dilaksanakan mulai semester pertama tahun
pertama.
3. Kelulusan
a. Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk
mengulang mata pelajaran yang gagal.
b. Peserta didik SMA/MA dinyatakan lulus pada mata pelajaran utama
dalam program studi apabila telah mencapai KKM 7.0. Sedang untuk
mata pelajaran lain diatur oleh masing-masing satuan pendidikan
dengan KKM minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi
7.0 atau diatasnya.
c. Peserta didik SMP/MTs dinyatakan lulus pada mata pelajaran
apabila telah mencapai KKM 7.0. Satuan pendidikan dapat
13
menetapkan KKM di bawah 7.0, minimum 6.0 yang secara bertahap
meningkat menjadi 7.0 atau diatasnya.
d. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang
menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.
e. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat (1) Peserta didik dinyatakan lulus
dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh
mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak
mulia, kelompok mata pelajaran kewarganewaraan dan
kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok
mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan
4) lulus Ujian Nasional.
14
BAB IV
PENUTUP
Dengan dikeluarkannya Pedoman Penyelenggaraan SKS bagi SMP/MTs
dan SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional, diharapkan bisa
menyamakan persepsi, pemikiran, upaya, langkah-langkah, dan koordinasi
serta supervise dalam penjaminan mutu.
Kementerian Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Dinas Pendidikan
provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memberikan layanan kepada satuan
pendidikan yang melaksanakan SKS dengan dukungan kebijakan,
perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan pengkoordinasian,
pemantauan, dan pengevaluasian.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: