MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERINDIKASI KUAT KELIRU DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN SENGKETA PILKADA DI SUMBA BARAT DAYA

Beberapa waktu yang lalu, dalam sidang sengketa Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya antara pihak calon Incumbent KONCO OLE ATE dan KPUD Sumba Barat Daya, NTT, yang diputuskan oleh pihak Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis, 29 Agustus 2013, dengan nomor putusan Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 dengan kata pengantar “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA” ternyata kini MENUAI BADAI. Hal itu terbukti setelah dilakukannya perhitungan ulang oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Barat NTT, terkait pengaduan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu, dengan dugaan adanya tindak pidana PENGGELEMBUNGAN SUARA pada pasangan tertentu yang dilakukan oleh pihak KPUD Sumba Barat Daya pada saat sidang pleno. Berikut ini berita yang dilansir oleh Harian Suara Pembaharuan, Kamis, 12 September 2013:

[WAIKABUBAK]  Setelah menetapkan sejumlah  tersangka yang berasal dari Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terkait Pilkada Sumba Barat Daya (SBD), kini polisi juga tengah mendalami dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan KPU SBD. Status hukum seluruh komisioner KPU SBD akan menjadi tersangka apabila hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan di Mapolres Sumba Barat, sejak Kamis (12/9) terbukti ada penyimpangan.

Sampai Jumat (13/9), proses penghitungan surat suara masih berlangsung dan suasana kota SBD  masih kondusif.

“Sampai sejauh ini, sudah ada 18 orang  yang dijadikan tersangka dalam kasus ini dan kemungkinan jumlahnya bisa bertambah jika dari hasil penghitungan ulang suara ini ditemukan penyimpangan  seluruh komisioner KPU SBD bisa jadi tersangka,” kata Kapolres Sumba Barat AKBP Lilik Apriyanto saat ditemui di kantornya di Waikabubak Sumba Barat, Jumat (13/9).

Dia kembali menjelaskan, bahwa pembukaan 144 kotak suara dan penghitungan ulang surat suara ini terkait dengan penyidikan tindak pidana Pemilu dalam Pilkada SBD.

Lilik mengatakan bahwa apapun hasil penghitungan ini sama sekali tidak mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menetapkan pasangan nomor 3 Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang dalam Pilkada SBD ini.

“Ibarat rel yang sama-sama berjalan ke depan tapi tidak pernah ketemu. Putusan MK terkait pelanggaran pelaksanaan pilkada, sedangkan polisi memproses dugaan. tindak pidana yang terjadi dalam pilkada. Pembukaan kotak suara ini dalam rangka penegakan hukum,” tegasnya.

Seperti diketahui, selain menggugat ke MK, pasangan nomor 2 Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto juga melaporkan ke Panwaslu tentang dugaan kecurangan pascaputusan pleno KPUD SBD. Sebelumnya, kubu pasangan ini sempat mempertanyakan sikap MK yang tidak mau membuka 144 kotak suara saat gugatan kasus ini disidangkan di MK. Padahal, 144 kotak suara ini sudah didatangkan dan dihadirkan di MK. Tanpa melihat isi kotak suara itu, MK akhirnya tetap menjatuhkan putusannya.

Calon Bupati SBD, Kornelius Kodi yang ditemui di sela-sela penghitungan ulang surat suara, Jumat (13/9)  tak mau berkomentar banyak. “Dari  hasil sementara penghitungan ulang sampai hari ini sudah terlihat banyak penyimpangan. Jadi fakta kebenaran akan segera terungkap,” kata calon dari incumbent ini.

Secara terpisah, Kasatreskim Sumba Barat Iptu Syaiful Badawi mengatakan, meski belum menetapkan komisioner KPU daerah setempat sebagai tersangka, polisi sudah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Kejaksaan Negeri Sumba Barat.

Dugaan pelanggaran pidana pilkada Sumba Barat Daya memang ditangani Polres Sumba Barat lantaran Sumba Barat Daya merupakan daerah pemekaran yang belum memiliki aparat polres.

Kasus ini bermula saat pasangan Kornelius-Daud yang merupakan incumbent menggugat adanya dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Markus-Ndara. Ya, dalam hasil pleno KPU setempat pasangan Markus dinyatakan sebagai pemenang.

Kornelius menduga terjadi kecurangan di Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah dan melaporkannya ke panwaslu. Setelah dikaji, panwaslu menduga ada pelanggaran pidana. Mereka lantas melaporkannya ke pihak polisi hingga berujung pada penyitaan 144 kotak suara di dua kecamatan bermasalah pada 15 Agustus lalu.

Di sisi lain, Kornelius juga melaporkan dugaan kecurangan pilkad ke MK. Namun pada 29 Agustus MK memutuskan untuk  menolak gugatan Kornelius sehingga pasangan Markus-Ndara sebagai tetap keluar sebagai pemenang.

Meski begitu, dugaan pelanggaran pidana yang ditangani Polres Sumba Barat tetap berjalan. Nah, setelah melimpahkan berkas ke Kejari Sumba Barat, pihak kejaksaan pun memerintahkan polres untuk menghitung ulang 144 kotak suara itu untuk membuktikan dugaan pidana pilbup. [M-17] – Sumber SUARA PEMBARUAN http://www.suarapembaruan.com/home/surat-suara-pilkada-sumba-barat-daya-dihitung-ulang-di-mapolres/41744)

Menurut hemat penulis bahwa keputusan yang diambil Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu, sesungguhnya keputusan yang boleh dikategorikan keputusan yang penuh dengan KETERGESA-GESAAN, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan pihak Penuntut dalam hal ini pasangan KONCO OLE ATE. Sebagai orang awam, tapi memahami sedikit LOGIKA HUKUM, keputusan MK yang diambil pada saat itu, boleh dikategorikan keputusan PALING KONTROVERSIAL DI ERA MK saat ini. Mengapa demikian? Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diajukan pihak penggugat, sebenarnya pihak MK sudah mampu menelorkan sebuah keputusan hukum yang ADIL DAN TIDAK MEMIHAK PADA PIHAK MANAPUN JUGA. Namun yang terjadi, berdasakan risalah yang kita semua bisa baca di Website MK (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_5200, MK sesungguhnya telah mengabaikan beberapa fakta hukum yang semestinya diperlukan klarifikasi, antara lain; beberapa pernyataan KPU SBD yang tidak disertai dengan alat bukti dan juga dari para panitia KPPS. Beberapa bukti fisik yang terkait dengan hasil perhitungan suara (C1) yang semestinya ditunjukkan saat sidang di MK, namun dengan alasan tidak membawa, dapat dijadikan fakta hukum. Ke dua, terkait dengan kotak-kotak suara yang disita oleh pihak Kepolisian Sumba Barat, terkait adanya sinyaleman penggelembungan suara dan butuh proses hukum lebih lanjut, dengan alasan terlambat sampai di Jakarta (menurut risalah sidang putusan MK, semestinya dihadirkan pada hari Senin, 26 Agustus 2013, namun baru tiba di Jakarta hari selasa malam, 27 Agustus 2013), dokumen atau fakta hukum yang sangat mendasar, dengan begitu saja diabaikan dalam sidang MK, dengan alasan masih memiliki alat bukti lain. Tentu ini merupakan suatu AKSI BLUNDER dari lembaga tertinggi benteng demokrasi di republik ini yang dapat mencederai rasa keadilan dan rasa kesamaan di depan hukum.

 

Sejalan dengan munculnya fakta baru dan nyata dari perhitungan ulang kotak suara di dua kecamatan yang disengketakan oleh salah satu calon bupati SBD, tentu menjadi sebuah pukulan telak atas keputusan MK dalam kasus tersebut.

Dengan terindikasikannya PENGGELEMBUNGAN SUARA oleh pihak KPU, yang dalam putusan MK disangkal dalam proses hukum, tentu membutuhkan keberanian besar dari pihak MK untuk mengakui kesalahan yang dibuatnya dalam amar putusan terhadap perkara perselisihan tersebut. Kalau sudah seperti ini, SIAPA YANG WAJIB DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN biar Negara ini tidak berjalan dalam demokrasi semu, penuh dengan transaksional??? Mudah-mudahan MK menyadari kekeliruan ini dan siap untuk mereview kembali keputusannya, bukan dengan egoisme kelembagaan tapi berdasarkan fakta-fakta riil yang ada di lapangan dengan data-data yang valid. Inilah pelajaran paling berharga buat MK, semoga MK secara GENTLEMENT MENGAKUI KEKELIRUAN DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN REVISI ATAS KEPUTUSAN YANG TERLANJUR DIAMBIL.

Sementara itu, pernyataan Kapolres Sumba Barat, Lilik Apriyanto, yang menyatakan bahwa apapun hasil akhir penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan para panitia KPUD Sumba Barat Daya dan jajarannya, tidak akan mempengaruhi hasil KEPUTUSAN MK. Tentu ini merupakan pernyataan Blunder lainnya yang diucapkan oleh para pejabat negeri ini. Mestinya, ketika suatu tindakan sungguh-sungguh melanggar norma-norma hokum dan PILKADA serta dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tentu memiliki konsekuensi logis. Dalam hal ini, apapun keputusan MK, bilamana terjadi kesalahan yang merugikan pihak lain, maka wajib hukumnya untuk melakukan perbaikan atas putusan itu. Tentu saja hal itu bisa dilakukan, apabila kita masih memegang supremasi hukum yang berlaku di republic ini.

Untuk itu bagi semua pihak terkait, demi pembelajaran hukum dan tegaknya demokrasi di republik yang kita cintai ini, maka tanpa mengurangi rasa hormat kita sebagai warga Negara kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng akhir penegak keadilan dan kebenaran dalam hukum, maka sudah sepantasnyalah bilamana pihak MK melakukan perbaikan atas keputusan yang diambilnya, bilamana hal itu memang salah. Tentu saja ini untuk perbaikan kualitas demokrasi dan huku di negeri ini. HIDUP DEMOKRASI, MERDEKA!!!

2 Comments (+add yours?)

  1. yus
    Sep 15, 2013 @ 00:48:20

    sbd telah melaksanakan pemilukada sesuai prosedur bernegara.kepentingan petinggi tidak perlu mencederai kenyamanan rakyat sumba barat daya. rakyat mau hidup lebih baik. polisi harus jdi pelindung rakyat bukan pelindung pejabat.rakya sbd masih bisa memahi hukum secara baik oleh karena itu mari kita bangun sbd kedepan yg lebih baik agar generasi kita bisa lebih baik. banyak berita yg tidak sesuai kenyataan yg berkembang sehingga rakyat semakin bingung. orang sumba dijakarta silahkan ngurusin jakarta sehingga tdk terganggu kenyamanan masyrakat di sbd. terimakasih

    Reply

  2. saverinus
    Sep 15, 2013 @ 06:34:42

    Ama Yus, sebagai kaum intelektual yang melihat ketidakberesan berdemokrasi, tentu menjadi kewajiban setiap warga negara, apalagi sebagai orang Sumba kita harus berani mengoreksi setiap keputusan yang tidak MEMARTABATKAN DEMOKRASI YANG KITA ANUT BERSAMA. Kita tidak mendukung siapapun dalam konteks ini, kita hanya memaparkan fakta riil yang terjadi. Dan itu KEWAJIBAN MORAL KITA SELAKU kaum intelektual. Membuka fakta yang sesungguhnya. Data yang kami himpun dalam proses perhitungan ulang di Polres SBD, yang PERHITUNGANNYA TERBUKA UNTUK UMUM dan MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK, TERKUAK FAKTA YANG SUNGGUH-SUNGGUH NYATA bahwa berdasarkan data yang diperoleh per Jumat, 13 September 2013, di kecamatan Waijewa Tengah yang terdiri dari 10 Desa dan 70 TPS, Paket MANIS memperoleh 1.068 suara, Paket KONCO OLE ATE; 3.856 suara dan Paket MDT-DT sebesar 11.454 suara. INI FAKTA YANG KAMI DAPATKAN DARI HASIL HITUNG ULANG berdasarkan data C1 KWK KPUD dan form C2 Pleno yang terdapat dalam kotak suara. Sementara menurut Pleno KPUD tanggal 10 Agustus, yang dijadikan dasar oleh MK untuk memutuskan perkara sengketa Pilkada, dalam form DB1 kecamatan Waijewa Tengah; perolehan suara dari Paket Manis menjadi 565 suara, Paket KONCO OLE ATE; 3.339 dan Paket MDT-DT menjadi 22.891 suara.
    PENGGELEMBUNGAN SUARA yang begitu massif untuk pasangan tertentu dan pengurangan suara pada calon lainnya, tentu MERUPAKAN KEJAHATAN POLITIK dan DEMOKRASI yang wajib disikapi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itupun kalau kita masih memegang HUKUM SEBAGAI PANG LIMA. Yang amat disayangkan pada tingkat MK, fakta-fakta hukum yang wajib diteliti kembali pada saat sidang di MK yaitu KOTAK-KOTAK SUARA yang berjumlah 144, yang dihadirkan di Jakarta oleh pihak Polres Sumba Barat, DIABAIKAN OLEH PIHAK MK sebagai Benteng hukum dan demokrasi. Akibatnya, terjadilah BLUNDER yang bisa merusak reputasi MK itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, KALAU MK tidak mau diklaim sebagai bagian dari KONSPIRASI POLITIK, WAJIB HUKUMNYA untuk melakukan KOREKSI atas keputusan yang telah ditetapkan. Kalau tidak, DEMOKRASI KITA akan berada diujung tanduk Kehancuran. Di sinilah tugas warga masyarakat dan kaum Intelektual memberikan masukan dan warning kepada para pemangku kepentingan memperbaiki demokrasi secara benar dan JURDIL. Jadi, singkat kata, bukan tujuan kita merusak kehidupan warga Sumba Barat Daya, namun memberikan pembelajaran dan keadilan bagi siapa saja, tanpa memihak kepada salah satu pasangan. Kita wajib bicara fakta, bukan OPINI. Semoga.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: