BABAK BARU SENGKETA PILKADA DI SUMBA BARAT DAYA – MENGUJI KEARIFAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB MK

Belakangan ini semakin santer seruan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan kajian ulang atas sengketa Pilkada di Sumba Barat Daya (SBD) yang semula telah diputuskan oleh MK pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu. Dalam putusannya nomor 103/PHPU.D-XI/2013, MK menguatkan keputusan KPU Sumba Barat Daya yang memenangkan pasangan Markus-Ndara. Namun, penghitungan suara ulang yang dilakukan Polres Sumba Barat hingga minggu, 15 September 2013 lalu, untuk menelusuri bukti penggelembungan suara bagi Markus-Ndara dan pengurangan suara bagi pasangan Kornelius-Daud justru menunjukkan hitungan yang berbeda dengan versi KPU. Sebab, pasangan Kornelius-Daud justru unggul dengan 80.344 suara, sedangkan pasangan Markus-Ndara hanya meraih 68.371 suara. Dengan demikian, selisih antara Paket Konco Ole Ate dengan MDT – DT yaitu 80.344 – 68371 = 11.973. Jadi kemenangan seharusnya ada pada paket Konco Ole Ate dengan selisih angka 11.973. Berdasarkan data di atas, maka sungguh sebuah AKSI BLUNDER dari sebuah lembaga terhormat dan benteng hukum terakhir dalam perselisihan Pilkada yaitu Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya tempat setiaporang mencari keadilan, NAMUN KANDAS akibat sebuah kesalahan fatal. Kesalahan fatal dimaksud adalah TIDAK DIBUKANYA 144 kotak suara yang diduga bermasalah oleh MK. Hal senada disampaikan oleh Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, menyatakan bahwa putusan MK memang bersifat final dan mengikat. Hanya saja dia menyayangkan alasan MK tidak membuka dan menghitung ulang 144 kotak suara yang diduga bermasalah. “Padahal kotak itu kan sudah berada di Jakarta,” kata Djohermansyah, Selasa (17/9/2013) malam sebagaimana dilansir http://news.okezone.com. Lebih lanjut Dhohan mengatakan bahwa Semestinya MK bisa membuka kotak itu sebelum mengambil putusan. Apalagi, pihak penggugat sudah bersusah payah membawa ratusan kotak itu ke Jakarta meski terganjal kesulitan transportasi. “Kalau perlu, seharusnya MK datang ke daerah itu dan melakukan sidang di sana dan menghitung ulang di daerah tersebut. Seharusnya MK bisa lebih fleksibel,” katanya. Walaupun demikian, Djohermansyah pun menegaskan bahwa hakim MK juga manusia yang bisa berbuat salah. Seharusnya, kata dia, UU MK dievaluasi agar putusan yang diambil mahkamah tidak final mengikat dan memberikan kesempatan pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Sebagai warga Negara yang taat akan hukum, ini bukanlah sebagai kekeliruan manusiawi, namun sebuah keteledoran hukum yang tidak sepatutnya dilakukan oleh lembaga sekaliber MK. Tentu saja ini sebuah pelajaran yang amat berharga bagi MK, namun sebagai Negara hukum TIDAK SEMESTINYA KEPUTUSAN YANG SUDAH TERANG BENDERANG MEMBERANGUS ASAS KEADILAN DAN SUPRESI HUKUM TETAP DIJALANKAN. Apapun alasannya keputusan MK semestinya dikoreksi demi keadilan hukum dan obyektivitas dalam memutus sebuah perkara. Bila hal ini tidak dilakukan, harus kemana lagi warga Negara mencari keadilan??? Haruskah Negara republic Indonesia yang kita banggakan ini terpuruk dalam supresi hukum yang berkeadilan?? Kalau para pengambil kebijakan (read MK) tidak mau merevisi keputusannya, maka sudah selayaknya seluruh bangsa Indonesia mempertanyakan kredibilitas MK. Mungkinkah para hakim konstitusi kita yang jelas-jelas melanggar asas keadilan dan fakta hukum TETAP DIPERTAHANKAN UNTUK MENJADI PENGADIL bagi persoalan KONSTITUSI kita?? Tentu hal itu bukanlah sebuah pilihan yang tepat demi supremasi hukum di negeri ini. Kita yakin bahwa masih banyak hakim-hakim bangsa ini yang sungguh memiliki integritas dan obyektivitas dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itu, sebagai warga Negara yang baik, sekali lagi kita menunggu sikap arif dan bijaksana dari lembaga MK yang kita cintai, semoga dalam mencermati kembali seluruh fakta hukum secara komprehensif, MK menghasilkan sebuah kearifan hukum yang kita dambakan bersama. Di sisi lain Semoga warga masyarakat Sumba Barat Daya benar-benar mendapatkan pemimpin yang amanah dan jujur dalam berdemokrasi. MARI KITA TUNGGU PERNYATAAN DAN LANGKAH NYATA DARI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA INI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: