Calon Presiden RI 2014-2019 Menurut Pilihan Para Bloggers

Aside

PEMILIHAN GURU FAVORIT MIMI SCHOOL SURABAYA 2014 MENURUT SISWA

Aside

 

 

Link

BABAK BARU SENGKETA PILKADA DI SUMBA BARAT DAYA – MENGUJI KEARIFAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB MK

Belakangan ini semakin santer seruan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan kajian ulang atas sengketa Pilkada di Sumba Barat Daya (SBD) yang semula telah diputuskan oleh MK pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu. Dalam putusannya nomor 103/PHPU.D-XI/2013, MK menguatkan keputusan KPU Sumba Barat Daya yang memenangkan pasangan Markus-Ndara. Namun, penghitungan suara ulang yang dilakukan Polres Sumba Barat hingga minggu, 15 September 2013 lalu, untuk menelusuri bukti penggelembungan suara bagi Markus-Ndara dan pengurangan suara bagi pasangan Kornelius-Daud justru menunjukkan hitungan yang berbeda dengan versi KPU. Sebab, pasangan Kornelius-Daud justru unggul dengan 80.344 suara, sedangkan pasangan Markus-Ndara hanya meraih 68.371 suara. Dengan demikian, selisih antara Paket Konco Ole Ate dengan MDT – DT yaitu 80.344 – 68371 = 11.973. Jadi kemenangan seharusnya ada pada paket Konco Ole Ate dengan selisih angka 11.973. Berdasarkan data di atas, maka sungguh sebuah AKSI BLUNDER dari sebuah lembaga terhormat dan benteng hukum terakhir dalam perselisihan Pilkada yaitu Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya tempat setiaporang mencari keadilan, NAMUN KANDAS akibat sebuah kesalahan fatal. Kesalahan fatal dimaksud adalah TIDAK DIBUKANYA 144 kotak suara yang diduga bermasalah oleh MK. Hal senada disampaikan oleh Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, menyatakan bahwa putusan MK memang bersifat final dan mengikat. Hanya saja dia menyayangkan alasan MK tidak membuka dan menghitung ulang 144 kotak suara yang diduga bermasalah. “Padahal kotak itu kan sudah berada di Jakarta,” kata Djohermansyah, Selasa (17/9/2013) malam sebagaimana dilansir http://news.okezone.com. Lebih lanjut Dhohan mengatakan bahwa Semestinya MK bisa membuka kotak itu sebelum mengambil putusan. Apalagi, pihak penggugat sudah bersusah payah membawa ratusan kotak itu ke Jakarta meski terganjal kesulitan transportasi. “Kalau perlu, seharusnya MK datang ke daerah itu dan melakukan sidang di sana dan menghitung ulang di daerah tersebut. Seharusnya MK bisa lebih fleksibel,” katanya. Walaupun demikian, Djohermansyah pun menegaskan bahwa hakim MK juga manusia yang bisa berbuat salah. Seharusnya, kata dia, UU MK dievaluasi agar putusan yang diambil mahkamah tidak final mengikat dan memberikan kesempatan pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Sebagai warga Negara yang taat akan hukum, ini bukanlah sebagai kekeliruan manusiawi, namun sebuah keteledoran hukum yang tidak sepatutnya dilakukan oleh lembaga sekaliber MK. Tentu saja ini sebuah pelajaran yang amat berharga bagi MK, namun sebagai Negara hukum TIDAK SEMESTINYA KEPUTUSAN YANG SUDAH TERANG BENDERANG MEMBERANGUS ASAS KEADILAN DAN SUPRESI HUKUM TETAP DIJALANKAN. Apapun alasannya keputusan MK semestinya dikoreksi demi keadilan hukum dan obyektivitas dalam memutus sebuah perkara. Bila hal ini tidak dilakukan, harus kemana lagi warga Negara mencari keadilan??? Haruskah Negara republic Indonesia yang kita banggakan ini terpuruk dalam supresi hukum yang berkeadilan?? Kalau para pengambil kebijakan (read MK) tidak mau merevisi keputusannya, maka sudah selayaknya seluruh bangsa Indonesia mempertanyakan kredibilitas MK. Mungkinkah para hakim konstitusi kita yang jelas-jelas melanggar asas keadilan dan fakta hukum TETAP DIPERTAHANKAN UNTUK MENJADI PENGADIL bagi persoalan KONSTITUSI kita?? Tentu hal itu bukanlah sebuah pilihan yang tepat demi supremasi hukum di negeri ini. Kita yakin bahwa masih banyak hakim-hakim bangsa ini yang sungguh memiliki integritas dan obyektivitas dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itu, sebagai warga Negara yang baik, sekali lagi kita menunggu sikap arif dan bijaksana dari lembaga MK yang kita cintai, semoga dalam mencermati kembali seluruh fakta hukum secara komprehensif, MK menghasilkan sebuah kearifan hukum yang kita dambakan bersama. Di sisi lain Semoga warga masyarakat Sumba Barat Daya benar-benar mendapatkan pemimpin yang amanah dan jujur dalam berdemokrasi. MARI KITA TUNGGU PERNYATAAN DAN LANGKAH NYATA DARI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA INI.

KETUA KPUD SUMBA BARAT DAYA JADI TERSANGKA PIDANA PILKADA – ADA APA DENGAN KEPUTUSAN MK

Pasca penghitungan ulang surat suara Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) di Mapolres Sumba Barat, Sabtu (14/9) lalu, ketua KPUD Sumba Barat Daya, Yohanes Bili Kii ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu ditetapkan oleh Kapolres Sumba Barat AKBP Lilik Apriyanto. Lebih lanjut Kapolres  menuturkan tidak tertutup kemungkinan semua anggota KPUD SBD bisa jadi tersangka  bergantung dari hasil penyidikan.

Penetapan tersangka atas komisioner KPUD ini berdasarkan temuan tindak pidana setelah dilakukan perhitungan ulang hasil Pilkada di dua Kecamatan yaitu Wewewa Tengah dan Wewewa Barat. Dalam perhitungan ulang ditemukan adanya penggelembungan surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) SBD dan menguntungkan pasangan paket MDT-DT. Berikut  ini hasil rinci perhitungan ulang surat suara di dua kecamatan dimaksud:

Wewewa Tengah

No

Nama Paket

Hasil perhitungan KPU 10-8-2013

Hasil perhitungan ulang 15-9-2013

Selisih

1

Manis

565

1.068

503

2

Konco Ole Ate

3.339

3.856

517

3

MDT – DT

22.891

11.454

11.437

Wewewa Barat

No

Nama Paket

Hasil perhitungan KPU 10-8-2013

Hasil perhitungan ulang 15-9-2013

Selisih

1

Manis

563

640

77

2

Konco Ole Ate

2.941

3.270

329

3

MDT – DT

23.373

21.638

1.735

 

Berdasarkan hasil perhitungan ulang di dua kecamatan di atas, maka setelah menggabungkan seluruh perolehan suara setiap paket secara keseluruhan di Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

  1. Paket MANIS             : 10.97 + 580      = 10.759
  2. KONCO OLE ATE       : 79.498 + 846    = 80.344
  3. MDT – DT                   : 81.543 – 13.172 = 68.371.

Dengan demikian, selisih antara Paket Konco Ole Ate dengan MDT – DT yaitu 80.344 – 68371 = 11.973. Jadi kemenangan seharusnya ada pada paket Konco Ole Ate dengan selisih angka 11.973.

Setelah fakta perhitungan ulang ini terkuak dan ditetapkannya Ketua KPUD Sumba Barat Daya sebagai tersangka pidana pelangaran Pilkada, maka demi tegaknya hukum yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang kita banggakan sebagai benteng demokrasi tingkat akhir WAJIB HUKUMnya melakukan revisi atas kekeliruan fatal dalam penetapan keputusan dalam perkara sengketa Pilkada SBD antara Paket Konco Ole Ate dan KPUD SBD.

Bila hal itu tidak dilakukan oleh pihak MK, maka hal itu merupakan genderang kematian bagi sebuah keadilan hukum di republik yang katanya menjunjung tinggi  supremasi Hukum.  Setiap warga Negara akan selalu bertanya ada apa dibalik keputusan controversial yang dilakukan oleh sebuah lembaga terhormat dan terpercaya sekaliber Mahkamah Konstitusi. Mari kita tunggu langkah nyata yang diambil oleh pihak MK untuk mencermati kembali keputusannya.

MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERINDIKASI KUAT KELIRU DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN SENGKETA PILKADA DI SUMBA BARAT DAYA

Beberapa waktu yang lalu, dalam sidang sengketa Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya antara pihak calon Incumbent KONCO OLE ATE dan KPUD Sumba Barat Daya, NTT, yang diputuskan oleh pihak Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Kamis, 29 Agustus 2013, dengan nomor putusan Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 dengan kata pengantar “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA” ternyata kini MENUAI BADAI. Hal itu terbukti setelah dilakukannya perhitungan ulang oleh pihak Kepolisian Resort Sumba Barat NTT, terkait pengaduan yang disampaikan oleh pihak Panwaslu, dengan dugaan adanya tindak pidana PENGGELEMBUNGAN SUARA pada pasangan tertentu yang dilakukan oleh pihak KPUD Sumba Barat Daya pada saat sidang pleno. Berikut ini berita yang dilansir oleh Harian Suara Pembaharuan, Kamis, 12 September 2013:

[WAIKABUBAK]  Setelah menetapkan sejumlah  tersangka yang berasal dari Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terkait Pilkada Sumba Barat Daya (SBD), kini polisi juga tengah mendalami dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan KPU SBD. Status hukum seluruh komisioner KPU SBD akan menjadi tersangka apabila hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan di Mapolres Sumba Barat, sejak Kamis (12/9) terbukti ada penyimpangan.

Sampai Jumat (13/9), proses penghitungan surat suara masih berlangsung dan suasana kota SBD  masih kondusif.

“Sampai sejauh ini, sudah ada 18 orang  yang dijadikan tersangka dalam kasus ini dan kemungkinan jumlahnya bisa bertambah jika dari hasil penghitungan ulang suara ini ditemukan penyimpangan  seluruh komisioner KPU SBD bisa jadi tersangka,” kata Kapolres Sumba Barat AKBP Lilik Apriyanto saat ditemui di kantornya di Waikabubak Sumba Barat, Jumat (13/9).

Dia kembali menjelaskan, bahwa pembukaan 144 kotak suara dan penghitungan ulang surat suara ini terkait dengan penyidikan tindak pidana Pemilu dalam Pilkada SBD.

Lilik mengatakan bahwa apapun hasil penghitungan ini sama sekali tidak mempengaruhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menetapkan pasangan nomor 3 Markus Dairo Talu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang dalam Pilkada SBD ini.

“Ibarat rel yang sama-sama berjalan ke depan tapi tidak pernah ketemu. Putusan MK terkait pelanggaran pelaksanaan pilkada, sedangkan polisi memproses dugaan. tindak pidana yang terjadi dalam pilkada. Pembukaan kotak suara ini dalam rangka penegakan hukum,” tegasnya.

Seperti diketahui, selain menggugat ke MK, pasangan nomor 2 Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto juga melaporkan ke Panwaslu tentang dugaan kecurangan pascaputusan pleno KPUD SBD. Sebelumnya, kubu pasangan ini sempat mempertanyakan sikap MK yang tidak mau membuka 144 kotak suara saat gugatan kasus ini disidangkan di MK. Padahal, 144 kotak suara ini sudah didatangkan dan dihadirkan di MK. Tanpa melihat isi kotak suara itu, MK akhirnya tetap menjatuhkan putusannya.

Calon Bupati SBD, Kornelius Kodi yang ditemui di sela-sela penghitungan ulang surat suara, Jumat (13/9)  tak mau berkomentar banyak. “Dari  hasil sementara penghitungan ulang sampai hari ini sudah terlihat banyak penyimpangan. Jadi fakta kebenaran akan segera terungkap,” kata calon dari incumbent ini.

Secara terpisah, Kasatreskim Sumba Barat Iptu Syaiful Badawi mengatakan, meski belum menetapkan komisioner KPU daerah setempat sebagai tersangka, polisi sudah mengirimkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Kejaksaan Negeri Sumba Barat.

Dugaan pelanggaran pidana pilkada Sumba Barat Daya memang ditangani Polres Sumba Barat lantaran Sumba Barat Daya merupakan daerah pemekaran yang belum memiliki aparat polres.

Kasus ini bermula saat pasangan Kornelius-Daud yang merupakan incumbent menggugat adanya dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Markus-Ndara. Ya, dalam hasil pleno KPU setempat pasangan Markus dinyatakan sebagai pemenang.

Kornelius menduga terjadi kecurangan di Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah dan melaporkannya ke panwaslu. Setelah dikaji, panwaslu menduga ada pelanggaran pidana. Mereka lantas melaporkannya ke pihak polisi hingga berujung pada penyitaan 144 kotak suara di dua kecamatan bermasalah pada 15 Agustus lalu.

Di sisi lain, Kornelius juga melaporkan dugaan kecurangan pilkad ke MK. Namun pada 29 Agustus MK memutuskan untuk  menolak gugatan Kornelius sehingga pasangan Markus-Ndara sebagai tetap keluar sebagai pemenang.

Meski begitu, dugaan pelanggaran pidana yang ditangani Polres Sumba Barat tetap berjalan. Nah, setelah melimpahkan berkas ke Kejari Sumba Barat, pihak kejaksaan pun memerintahkan polres untuk menghitung ulang 144 kotak suara itu untuk membuktikan dugaan pidana pilbup. [M-17] – Sumber SUARA PEMBARUAN http://www.suarapembaruan.com/home/surat-suara-pilkada-sumba-barat-daya-dihitung-ulang-di-mapolres/41744)

Menurut hemat penulis bahwa keputusan yang diambil Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu, sesungguhnya keputusan yang boleh dikategorikan keputusan yang penuh dengan KETERGESA-GESAAN, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan pihak Penuntut dalam hal ini pasangan KONCO OLE ATE. Sebagai orang awam, tapi memahami sedikit LOGIKA HUKUM, keputusan MK yang diambil pada saat itu, boleh dikategorikan keputusan PALING KONTROVERSIAL DI ERA MK saat ini. Mengapa demikian? Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diajukan pihak penggugat, sebenarnya pihak MK sudah mampu menelorkan sebuah keputusan hukum yang ADIL DAN TIDAK MEMIHAK PADA PIHAK MANAPUN JUGA. Namun yang terjadi, berdasakan risalah yang kita semua bisa baca di Website MK (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/Risalah/risalah_sidang_5200, MK sesungguhnya telah mengabaikan beberapa fakta hukum yang semestinya diperlukan klarifikasi, antara lain; beberapa pernyataan KPU SBD yang tidak disertai dengan alat bukti dan juga dari para panitia KPPS. Beberapa bukti fisik yang terkait dengan hasil perhitungan suara (C1) yang semestinya ditunjukkan saat sidang di MK, namun dengan alasan tidak membawa, dapat dijadikan fakta hukum. Ke dua, terkait dengan kotak-kotak suara yang disita oleh pihak Kepolisian Sumba Barat, terkait adanya sinyaleman penggelembungan suara dan butuh proses hukum lebih lanjut, dengan alasan terlambat sampai di Jakarta (menurut risalah sidang putusan MK, semestinya dihadirkan pada hari Senin, 26 Agustus 2013, namun baru tiba di Jakarta hari selasa malam, 27 Agustus 2013), dokumen atau fakta hukum yang sangat mendasar, dengan begitu saja diabaikan dalam sidang MK, dengan alasan masih memiliki alat bukti lain. Tentu ini merupakan suatu AKSI BLUNDER dari lembaga tertinggi benteng demokrasi di republik ini yang dapat mencederai rasa keadilan dan rasa kesamaan di depan hukum.

 

Sejalan dengan munculnya fakta baru dan nyata dari perhitungan ulang kotak suara di dua kecamatan yang disengketakan oleh salah satu calon bupati SBD, tentu menjadi sebuah pukulan telak atas keputusan MK dalam kasus tersebut.

Dengan terindikasikannya PENGGELEMBUNGAN SUARA oleh pihak KPU, yang dalam putusan MK disangkal dalam proses hukum, tentu membutuhkan keberanian besar dari pihak MK untuk mengakui kesalahan yang dibuatnya dalam amar putusan terhadap perkara perselisihan tersebut. Kalau sudah seperti ini, SIAPA YANG WAJIB DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN biar Negara ini tidak berjalan dalam demokrasi semu, penuh dengan transaksional??? Mudah-mudahan MK menyadari kekeliruan ini dan siap untuk mereview kembali keputusannya, bukan dengan egoisme kelembagaan tapi berdasarkan fakta-fakta riil yang ada di lapangan dengan data-data yang valid. Inilah pelajaran paling berharga buat MK, semoga MK secara GENTLEMENT MENGAKUI KEKELIRUAN DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN REVISI ATAS KEPUTUSAN YANG TERLANJUR DIAMBIL.

Sementara itu, pernyataan Kapolres Sumba Barat, Lilik Apriyanto, yang menyatakan bahwa apapun hasil akhir penyidikan terhadap kasus pidana yang melibatkan para panitia KPUD Sumba Barat Daya dan jajarannya, tidak akan mempengaruhi hasil KEPUTUSAN MK. Tentu ini merupakan pernyataan Blunder lainnya yang diucapkan oleh para pejabat negeri ini. Mestinya, ketika suatu tindakan sungguh-sungguh melanggar norma-norma hokum dan PILKADA serta dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, tentu memiliki konsekuensi logis. Dalam hal ini, apapun keputusan MK, bilamana terjadi kesalahan yang merugikan pihak lain, maka wajib hukumnya untuk melakukan perbaikan atas putusan itu. Tentu saja hal itu bisa dilakukan, apabila kita masih memegang supremasi hukum yang berlaku di republic ini.

Untuk itu bagi semua pihak terkait, demi pembelajaran hukum dan tegaknya demokrasi di republik yang kita cintai ini, maka tanpa mengurangi rasa hormat kita sebagai warga Negara kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng akhir penegak keadilan dan kebenaran dalam hukum, maka sudah sepantasnyalah bilamana pihak MK melakukan perbaikan atas keputusan yang diambilnya, bilamana hal itu memang salah. Tentu saja ini untuk perbaikan kualitas demokrasi dan huku di negeri ini. HIDUP DEMOKRASI, MERDEKA!!!

PEMILIHAN GURU TERFAVORIT SMA TARSISIUS VIRETA MENURUT SISWA KELAS 10 T.A. 2012-2013

TAKE OUR SURVEY

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.