SIAPAKAH GUBERNUR DKI PILIHAN ANDA ?

ONLINE ENGLISH COURSE FROM HOME

ONLINE ENGLISH COURSE SEPT. 2015ONLINE ENGLISH COURSE SEPT. 2015-ENGLISH

TERIMA JASA TERJEMAHAN CEPAT & AKURAT

TRANSLATOR3TERJEMAHAN2

 

PEMILIHAN GURU FAVORIT MIMI SCHOOL SURABAYA 2014 MENURUT SISWA

Aside

BABAK BARU SENGKETA PILKADA DI SUMBA BARAT DAYA – MENGUJI KEARIFAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB MK

Belakangan ini semakin santer seruan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan kajian ulang atas sengketa Pilkada di Sumba Barat Daya (SBD) yang semula telah diputuskan oleh MK pada tanggal 29 Agustus 2013 lalu. Dalam putusannya nomor 103/PHPU.D-XI/2013, MK menguatkan keputusan KPU Sumba Barat Daya yang memenangkan pasangan Markus-Ndara. Namun, penghitungan suara ulang yang dilakukan Polres Sumba Barat hingga minggu, 15 September 2013 lalu, untuk menelusuri bukti penggelembungan suara bagi Markus-Ndara dan pengurangan suara bagi pasangan Kornelius-Daud justru menunjukkan hitungan yang berbeda dengan versi KPU. Sebab, pasangan Kornelius-Daud justru unggul dengan 80.344 suara, sedangkan pasangan Markus-Ndara hanya meraih 68.371 suara. Dengan demikian, selisih antara Paket Konco Ole Ate dengan MDT – DT yaitu 80.344 – 68371 = 11.973. Jadi kemenangan seharusnya ada pada paket Konco Ole Ate dengan selisih angka 11.973. Berdasarkan data di atas, maka sungguh sebuah AKSI BLUNDER dari sebuah lembaga terhormat dan benteng hukum terakhir dalam perselisihan Pilkada yaitu Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya tempat setiaporang mencari keadilan, NAMUN KANDAS akibat sebuah kesalahan fatal. Kesalahan fatal dimaksud adalah TIDAK DIBUKANYA 144 kotak suara yang diduga bermasalah oleh MK. Hal senada disampaikan oleh Pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, menyatakan bahwa putusan MK memang bersifat final dan mengikat. Hanya saja dia menyayangkan alasan MK tidak membuka dan menghitung ulang 144 kotak suara yang diduga bermasalah. “Padahal kotak itu kan sudah berada di Jakarta,” kata Djohermansyah, Selasa (17/9/2013) malam sebagaimana dilansir http://news.okezone.com. Lebih lanjut Dhohan mengatakan bahwa Semestinya MK bisa membuka kotak itu sebelum mengambil putusan. Apalagi, pihak penggugat sudah bersusah payah membawa ratusan kotak itu ke Jakarta meski terganjal kesulitan transportasi. “Kalau perlu, seharusnya MK datang ke daerah itu dan melakukan sidang di sana dan menghitung ulang di daerah tersebut. Seharusnya MK bisa lebih fleksibel,” katanya. Walaupun demikian, Djohermansyah pun menegaskan bahwa hakim MK juga manusia yang bisa berbuat salah. Seharusnya, kata dia, UU MK dievaluasi agar putusan yang diambil mahkamah tidak final mengikat dan memberikan kesempatan pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya. Sebagai warga Negara yang taat akan hukum, ini bukanlah sebagai kekeliruan manusiawi, namun sebuah keteledoran hukum yang tidak sepatutnya dilakukan oleh lembaga sekaliber MK. Tentu saja ini sebuah pelajaran yang amat berharga bagi MK, namun sebagai Negara hukum TIDAK SEMESTINYA KEPUTUSAN YANG SUDAH TERANG BENDERANG MEMBERANGUS ASAS KEADILAN DAN SUPRESI HUKUM TETAP DIJALANKAN. Apapun alasannya keputusan MK semestinya dikoreksi demi keadilan hukum dan obyektivitas dalam memutus sebuah perkara. Bila hal ini tidak dilakukan, harus kemana lagi warga Negara mencari keadilan??? Haruskah Negara republic Indonesia yang kita banggakan ini terpuruk dalam supresi hukum yang berkeadilan?? Kalau para pengambil kebijakan (read MK) tidak mau merevisi keputusannya, maka sudah selayaknya seluruh bangsa Indonesia mempertanyakan kredibilitas MK. Mungkinkah para hakim konstitusi kita yang jelas-jelas melanggar asas keadilan dan fakta hukum TETAP DIPERTAHANKAN UNTUK MENJADI PENGADIL bagi persoalan KONSTITUSI kita?? Tentu hal itu bukanlah sebuah pilihan yang tepat demi supremasi hukum di negeri ini. Kita yakin bahwa masih banyak hakim-hakim bangsa ini yang sungguh memiliki integritas dan obyektivitas dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk itu, sebagai warga Negara yang baik, sekali lagi kita menunggu sikap arif dan bijaksana dari lembaga MK yang kita cintai, semoga dalam mencermati kembali seluruh fakta hukum secara komprehensif, MK menghasilkan sebuah kearifan hukum yang kita dambakan bersama. Di sisi lain Semoga warga masyarakat Sumba Barat Daya benar-benar mendapatkan pemimpin yang amanah dan jujur dalam berdemokrasi. MARI KITA TUNGGU PERNYATAAN DAN LANGKAH NYATA DARI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA INI.

KETUA KPUD SUMBA BARAT DAYA JADI TERSANGKA PIDANA PILKADA – ADA APA DENGAN KEPUTUSAN MK

Pasca penghitungan ulang surat suara Pilkada Sumba Barat Daya (SBD) di Mapolres Sumba Barat, Sabtu (14/9) lalu, ketua KPUD Sumba Barat Daya, Yohanes Bili Kii ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu ditetapkan oleh Kapolres Sumba Barat AKBP Lilik Apriyanto. Lebih lanjut Kapolres  menuturkan tidak tertutup kemungkinan semua anggota KPUD SBD bisa jadi tersangka  bergantung dari hasil penyidikan.

Penetapan tersangka atas komisioner KPUD ini berdasarkan temuan tindak pidana setelah dilakukan perhitungan ulang hasil Pilkada di dua Kecamatan yaitu Wewewa Tengah dan Wewewa Barat. Dalam perhitungan ulang ditemukan adanya penggelembungan surat suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) SBD dan menguntungkan pasangan paket MDT-DT. Berikut  ini hasil rinci perhitungan ulang surat suara di dua kecamatan dimaksud:

Wewewa Tengah

No

Nama Paket

Hasil perhitungan KPU 10-8-2013

Hasil perhitungan ulang 15-9-2013

Selisih

1

Manis

565

1.068

503

2

Konco Ole Ate

3.339

3.856

517

3

MDT – DT

22.891

11.454

11.437

Wewewa Barat

No

Nama Paket

Hasil perhitungan KPU 10-8-2013

Hasil perhitungan ulang 15-9-2013

Selisih

1

Manis

563

640

77

2

Konco Ole Ate

2.941

3.270

329

3

MDT – DT

23.373

21.638

1.735

 

Berdasarkan hasil perhitungan ulang di dua kecamatan di atas, maka setelah menggabungkan seluruh perolehan suara setiap paket secara keseluruhan di Sumba Barat Daya adalah sebagai berikut:

  1. Paket MANIS             : 10.97 + 580      = 10.759
  2. KONCO OLE ATE       : 79.498 + 846    = 80.344
  3. MDT – DT                   : 81.543 – 13.172 = 68.371.

Dengan demikian, selisih antara Paket Konco Ole Ate dengan MDT – DT yaitu 80.344 – 68371 = 11.973. Jadi kemenangan seharusnya ada pada paket Konco Ole Ate dengan selisih angka 11.973.

Setelah fakta perhitungan ulang ini terkuak dan ditetapkannya Ketua KPUD Sumba Barat Daya sebagai tersangka pidana pelangaran Pilkada, maka demi tegaknya hukum yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia yang kita banggakan sebagai benteng demokrasi tingkat akhir WAJIB HUKUMnya melakukan revisi atas kekeliruan fatal dalam penetapan keputusan dalam perkara sengketa Pilkada SBD antara Paket Konco Ole Ate dan KPUD SBD.

Bila hal itu tidak dilakukan oleh pihak MK, maka hal itu merupakan genderang kematian bagi sebuah keadilan hukum di republik yang katanya menjunjung tinggi  supremasi Hukum.  Setiap warga Negara akan selalu bertanya ada apa dibalik keputusan controversial yang dilakukan oleh sebuah lembaga terhormat dan terpercaya sekaliber Mahkamah Konstitusi. Mari kita tunggu langkah nyata yang diambil oleh pihak MK untuk mencermati kembali keputusannya.

PAUS FRANSISKUS I MENGGANTIKAN PAUS BENEDIKTUS XVI

VATIKAN–Jose Mario Bergoglio, kardinal dari Argentina akhirnya terpilih sebagai Paus baru menggantikan Paus Benediktus XVI, Kamis (14/3/2013) dini hari WIB.
Sebagaimana dikutip situs-situs online internaonasional, jutaan pasang mata menunggu kehadiran Paus baru di Vatikan. Washington Post dan Reuters menyebut Jose Mario kemudian memilih menggunakan nama Paus Fransiskus I.
Konklaf atau prosesi pemilihan Paus baru pengganti Paus Benediktus XVI telah selesai, Kamis (14/3/2013) dini hari WIB.
Sebagaimana dikutip situs metrotvnews.com, baru saja prosesi pemilihan Paus baru atau Konklaf sudah mencapai puncak. Asap dari cerobong Kapel Sistina muncul berwarna putih. Ini artinya Kardinal telah sepakat akan nama baru yang akan menjadi pemimpin umat Katolik sedunia menggantikan Paus Benediktus XVI.
Menurut laporan koresponden Metro TV di Eropa, Devi Trianna, asap putih keluar sekitar pukul 19.16 waktu Roma. (Sumber Sragen Pos/Kamis, 14 Maret 2013

Previous Older Entries